Jobubu Jarum Minahasa

Tata Kelola
Perusahaan

J   A   J   A   R   A   N      K   O   M   I   S   A   R   I   S

Jobubu menaati penuh peraturan dan perundangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia.

 

Dewan Komisaris adalah Organisasi Perseroan yang menjalankan fungsi pengawasan pengawasan secara khusus dan/atau sesuai dengan anggaran dasar PT. Jobubu Jarum Minahasa dan memberikan saran serta arahan kepada Direksi.

 

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan dari anggota RUPS yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatatkan didalam daftar wajib perusahaan atas pergantian Dewan Komisaris. Dalam pengangkatan Dewan Komisaris diusulkan oleh anggota RUPS yang memiliki wewenang untuk mengusulkan Dewan Komisaris.

 

 

Komisaris Independen

 

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk malakukan

 

Sesuai Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komisaris  Independen menjadi anggota Dewan Komisaris dari luar unsur Perseroan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

Masing-masing Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum dalam ketentuan tersebut di atas.

Dengan demikian, Perseoran telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai jumlah Komisaris Independen yaitu sedikitnya 30% (tiga puluh per seratus) dari komposisi anggota Dewan Komisaris. Salah seorang dari  Komisaris Independen menjabat sebagai Ketua Komite Audit. 

  1. Belum pernah bekerja untuk Perseoran ataupun mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam jangka-waktu (enam) bulan terakhir
  2. Tidak mempunyai saham di Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

  3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan, dan 

  4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan bisnis Perseroan.

 

 

Tugas dan Kewenangan Dewan Komisaris 

 

  1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi dalam malaksanakan kepengurusan Perseroan.
  2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, tanggung jawab dan kehati-hatian
  3.  Memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan tugas dan kewajiban Direksi Memantau penerapan tata kelola (GCG) dalam praktik bisnis Perseroan. ;
  4. Memastikan bahwa Direksi telah mengutamakan kepentingan para pemangku kepentingan. 

 

 

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

 

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris mencakupi hal-hal sebagai berikut :

  1. Mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai ketentuan yang berlaku.
  2. Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak tidak sesuai dengan anggaran dasar dan keputusam RUPS, merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau lalai melaksanakan kewajibanmnya.
  3. Mendapatkan akses pada seluruh informasi mengenai kepengurusan Perseroan demi kepentingan tugasnya. Dapat sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan pembukuan dan dokumen.
  4. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai kepengurusan Perseroan.

 

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Dewan Komisaris bertindak untuk kepentingan terbaik dari Perseroan dan pemangku kepentingannya. Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan rapat kapan saja bila dipandang sangat perlu, paling sedikit 6 (enam) sekali dalam setahun.

NICHO LIEKE
KOMISARIS UTAMA
Beliau merupakan ahli Corporate Restructuring, Corporate Rapid Growth, dan Corporate Governance. Beliau merupakan “ahli bedah” perusahan. Beliau berpengalaman menyelamatkan 3 perusahan, meningkatkan kinerja 5 perusahan secara signifikan, dan melalukan merger & acquisition 8 perusahan, termasuk merger dari Bank Mandiri di tahun 1998.
 
Keahlian Beliau dimulai sebagai Konsultan Strategic Management di McKinsey & Company dan Deutsche Bank (London). Selain di Indonesia, Beliau pernah bekerja dan memimpin tim di Amerika Serikat (Chicago, Washington D.C.) Singapore, Malaysia, Korea, Jepang dan Inggris.
 
Beliau juga mengerti tentang hubungan sosial. Beliau pernah menjabat sebagai Tim Pemenangan His Excellency Abdullah Achmad Badawi sebagai Perdana Menteri Malaysia. Beliau menjabat sebagai:
Ketua Umum APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Provinsi Sulawesi Utara (2017 – sekarang).
Formatur Dewan Pengurus APINDO Nasional melalui Munas 2018.
Ketua Umum PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Provinsi Sulawesi Utara (2017 – sekarang).
Bendahara Nasional PHRI (2011-2012).
Entrepreneurs’ Organization (2011 – sekarang).
Kepala Dewan Pengawas Alumni Oxford University dan Cambridge University di Indonesia (2022 – sekarang).
Ketua Task Force Minuman Beralkohol Indonesia PHRI nasional (2022 – sekarang).
 
Sebagai salah satu pimpinan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, beliau bisa memperkenalkan manajemen perseroan kepada 9,500 hotel dan 200,000 restoran yang di-ayomi oleh PHRI. Beliau juga pernah menjadi pimpinan pembuatan Bio-Ethanol (Alkohol / Bahan bakar kendaraan bermotor yang terbuat dari tebu) sebagai proyek percontohan nasional Bapak Presiden Republik Indonesia (2006).
 
Beliau menyelesaikan pendidikannya di Oxford University, Inggris dengan gelar Master of Business Administration (2002) dan di The Wharton School of Business (University of Pennsylvania), Amerika Serikat, dengan gelar Bachelor’s Degree (with Honors) (1997). Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Forum Bisnis Alumni Oxford University sedunia (2002).
 
Beliau selaku salah satu pemegang saham sekaligus Ultimate Beneficiary Owner serta Komisaris Utama Perseroan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Audy Charles Lieke selaku Direktur Utama Perseroan. Selain dari pada itu, beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; (ii) anggota Direksi Perseroan lainnya; maupun (iii) pemegang saham Perseroan lainnya.
ARNOLD JAGUAR LIMASNAX
KOMISARIS
Beliau merupakan salah satu pimpinan dalam dunia entertainment Indonesia. Beliau saat ini menjabat sebagai pemilik dan Chief Executive Officer PT. E-motion Entertainment (2005 – Sekarang), perusahan yang telah melakukan manajemen lebih dari 100 artis, telah memproduksi lebih dari 3,000 jam sinetron dan telah turut memproduksi 11 film layar lebar (termasuk bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara untuk film “Serigala Langit”).
 
Sebagai pemilik perusahan hiburan, Beliau dapat menghubungkan persero dengan artis-artis yang kiranya dapat membantu perkembangan perusahan.
 
Beliau juga menjabat sebagai pemilik dan CEO dari PT Royal Express Indonesia (2003 – Sekarang) dan PT Royal Persada Group (2008 – Sekarang), perusahan-perusahan yang bergerak dalam industry logistic dengan point-of-sales lebih dari 250 cabang.
 
Beliau menyelesaikan pendidikannya di University of Technology Sydney dengan gelar Bachelor of Business.
 
Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; (ii) anggota Direksi Perseroan; maupun (iii) pemegang saham Perseroan.
IRJEN POL (PURN) BEKTO SUPRAPTO
KOMISARIS INDEPENDEN
Di Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Beliau telah menduduki jabatan-jabatan seperti Kasensus 88 Anti Teror (2004 – 2008), Kapolda Sulawesi Utara (2008 – 2009), Kapolda Papua (2009 – 2011) dan Waka Bareskrim Polri (2011 – 2012).
 
Saat ini Beliau menjabat aktif sebagai narasumber dalam acara Webinar, media cetak, media elektronik selaku pengamat masalah Kepolisian dan masalah Terorisme.
 
Setelah pensiun dari Polri, beliau diangkat menjadi Kelompok Ahli badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (2013-2014), Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional (2014-2015), dan Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional (2016-2020).
 
Beliau menjabat sebagai Senior Advisor di PT Hero Supermarket Tbk (2013 sekarang), Senior Advisor PT Astra International Tbk. (2012 – sekarang), Senior Advisor PT Rajawali Corpora ( 2012 – sekarang). Dan juga menjabat sebagai Komisaris PT Meares Soputan Mining ( 2013 - sekarang), Komisaris PT Tambang Tondano Nusa Jaya ( 2013 – sekarang).
 
Beliau menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian dan juga Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Indonesia Kajian Ilmu Kepolisian (1996-1998), Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Indonesia (1996 – 1998) dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (2002). Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; (ii) anggota Direksi Perseroan; maupun (iii) pemegang saham Perseroan.
RUDY HIDAYAT
KOMISARIS INDEPENDEN
Setelah menyelesaikan pendidikan dengan beasiswa di Fakultas Teknik Manajemen Industri di Universitas Teknologi Eindhoven di Belanda, beliau memulai karirnya di PT Multi Bintang Indonesia Tbk., perusahaan multi nasional, bagian dari Heineken Internasional dan merupakan pemimpin pasar di insdustri alkohol Indonesia dengan produk antara lain: Bir Bintang, Heineken,
 
Karir beliau dimulai sebagai Management Trainee di tahun 1996. Dan setelah memperoleh pengalaman di berbagai bidang: Supply chain, Finance, dan dunia Ekspor, serta di Sales, diberikan kepercayaan untuk memimpin Sales di tahun 2008 – 2009 sebagai Regional Sales Manager dan 2010 – awal 2020 sebagai Sales Director.
 
Selama 12 tahun terakhir ini, beliau berhasil bersama dan Management Team PT Multi Bintang Indonesia Tbk. membawa pencapaian secara kontinyu dari tahun ke tahun, antara lain: Revenue tahun 2019 meningkat sekitar 4 kali dibanding 2007, dibarengi juga dengan peningkatan market share. Profit 2019 naik 13 kali dibanding 2007, dan tercermin dengan peningkatan harga saham perusahaan (MLBI) meningkat 29 kali.
 
Setelah pensiun dini dari PT Muti Bintang Indonesia Tbk., selama periode 6 bulan Maret – Agustus 2020, membantu Heineken Asia Pacific sebagai Special Project Director, dengan penugasan membangun ulang strategi perusahaan Heineken di sebuah negara di Asia.
 
Di awal tahun 2022, setelah level pandemi membaik, beliau kembali ke dunia professional sebagai Sales & Marketing Director di PT Blue Gas Indonesia, dan di bulan Mei di promosi sebagai Presiden Direktur.
 
Pengalaman lainnya sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun Multi Bintang Indonesia di tahun 2001-2002, dan selanjutnya di periode 2022 – 2010 beliau menjabat sebagai Ketua Dana Pensiun.
 
Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; (ii) anggota Direksi Perseroan; maupun (iii) pemegang saham Perseroan.
Board of Commisioner Charter dapat diunduh di halaman ini atau di lihat secara online

Corporate
Governance

B O A R D   O F   C O M M I S S I O N E R S

Jobubu fully complies with the applicable laws and regulations, including but not limited to the Limited Liability Company Law and the regulations stipulated by the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange.
 
The Board of Commissioners is a Company Organization that carries out the supervisory supervisory function specifically and/or in accordance with the articles of association of PT. Jobubu Jarum Minahasa and provide advice and direction to the Board of Directors.
 
Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed with the approval of the members of the GMS which are then reported to the Minister of Law and Human Rights to be listed in the company's mandatory list of changes to the Board of Commissioners. The appointment of the Board of Commissioners is proposed by the members of the GMS who have the authority to propose the Board of Commissioners.
 
Independent Commissioner
 
Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have financial, management, share ownership and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or controlling shareholders or with companies that may hinder or hinder their position to act independently in accordance with the principles GCG principles. The Independent Commissioner is responsible for carrying out
 
In accordance with OJK Regulation No.55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 regarding the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee, the Independent Commissioner becomes a member of the Board of Commissioners from outside the Company's elements who meet the following requirements:
1. Have never worked for the Company or have the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months. 
2. Does not own shares in the Company, either directly or indirectly. 
3. Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Major Shareholder of the Company, and 
4. Has no business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities.  
 
Each Independent Commissioner of the Company has complied with all the requirements stated in the above provisions.
 
Thus, the Company has complied with the provisions of the Financial Services Authority (OJK) regarding the number of Independent Commissioners, which is at least 30% (thirty percent) of the composition of the members of the Board of Commissioners. One of the Independent Commissioners serves as the Chairman of the Audit Committee. 
 
Duties and Authorities of the Board of Commissioners  
1. Supervise the policies set by the Board of Directors in carrying out the management of the Company.  
2. Carry out duties and responsibilities with good faith, responsibility and prudence
3. Provide advice to the Board of Directors related to the duties and responsibilities of the Board of Directors Monitor the implementation of governance (GCG) in the Company's business practices. ;
4. Ensure that the Board of Directors has prioritized the interests of the stakeholders.
Rights and Authorities of the Board of Commissioners
The rights and powers of the Board of Commissioners include the following:
1.Held the Annual GMS and Extraordinary GMS in accordance with applicable regulations.
2. Temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors if the said member of the Board of Directors acts inconsistently with the articles of association and resolutions of the GMS, harms the Company's aims and objectives or fails to carry out its obligations.
3. Gain access to all information regarding the management of the Company for the benefit of its duties. Can check books and documents at any time.
4. Requesting an explanation from the Board of Directors regarding the management of the Company.
In carrying out their duties, members of the Board of Commissioners act in the best interests of the Company and its stakeholders. The Board of Commissioners may hold a meeting at any time if deemed necessary, at least 6 (six) times a year.
NICHO LIEKE
PRESIDENT COMMISSIONER
He is an expert on Corporate Restructuring, Corporate Rapid Growth, and Corporate Governance. He is the “surgeon” of the company. He has experience in saving 3 companies, significantly improving the performance of 5 companies, and carrying out mergers & acquisitions of 8 companies, including the merger from Bank Mandiri in 1998.
 
His expertise began as a Strategic Management Consultant at McKinsey & Company and Deutsche Bank (London). Apart from Indonesia, he has worked and led teams in the United States (Chicago, Washington DC), Singapore, Malaysia, Korea, Japan and England.
 
He also understands about social relations. He has served on the Winning Team for His Excellency Abdullah Achmad Badawi as Prime Minister of Malaysia. He served as:
Chairman of APINDO (Indonesian Employers Association) North Sulawesi Province (2017 – present).
Formatur Dewan Pengurus APINDO Nasional melalui Munas 2018.
Formation of the National APINDO Board of Directors through the 2018 National Conference.
General Chairperson of the PHRI (Indonesian Hotel and Restaurant Association) North Sulawesi Province (2017 – present).
PHRI National Treasurer (2011-2012). Entrepreneurs' Organization (2011 – present).
Head of the Alumni Board of Supervisors of Oxford University and Cambridge University in Indonesia (2022 – present).
Chairman of the Indonesian Alcoholic Drinks Task Force at the national PHRI (2022 – present).
 
As one of the leaders of the Indonesian Hotel and Restaurant Association, he was able to introduce the company's management to the 9,500 hotels and 200,000 restaurants managed by PHRI. He has also been a leader in the manufacture of Bio-Ethanol (Alcohol / motor vehicle fuel made from sugar cane) as a national pilot project, Mr. President of the Republic of Indonesia (2006).
 
He completed his education at Oxford University, England with a Master of Business Administration degree (2002) and at The Wharton School of Business (University of Pennsylvania), United States, with a Bachelor's Degree (with Honors) (1997). He has served as Chair of the Oxford University Alumni Business Forum worldwide (2002).
 
He as one of the shareholders as well as the Ultimate Beneficiary Owner and President Commissioner of the Company has a family relationship with Audy Charles Lieke as the President Director of the Company. Apart from that, he has no affiliation with (i) other members of the Company's Board of Commissioners; (ii) other members of the Company's Board of Directors; and (iii) other shareholders of the Company.
ARNOLD JAGUAR LIMASNAX
COMMISSIONER
He is one of the leaders in the Indonesian entertainment world. He currently serves as the owner and Chief Executive Officer of PT. E-motion Entertainment (2005 – Present), a company that has managed more than 100 artists, has produced more than 3,000 hours of soap operas and has co-produced 11 feature films (including collaborating with the Indonesian Air Force for the film “Serigala Langit”) .
 
As the owner of an entertainment company, he can connect the company with artists who can help the company's development.
 
He also serves as owner and CEO of PT Royal Express Indonesia (2003 – Present) and PT Royal Persada Group (2008 – Present), companies engaged in the logistics industry with more than 250 point-of-sales branches.
 
He completed his education at the University of Technology Sydney with a Bachelor of Business degree.
 
He has no affiliation with (i) other members of the Company's Board of Commissioners; (ii) members of the Company's Board of Directors; and (iii) the Company's shareholders.
IRJEN POL (PURN) BEKTO SUPRAPTO
INDEPENDENT COMMISSIONER
In the Indonesian National Police (POLRI), he has held positions such as Kasensus 88 Anti-Terror (2004 – 2008), North Sulawesi Police Chief (2008 – 2009), Papua Police Chief (2009 – 2011) and Deputy Head of Criminal Investigation Unit of the National Police (2011 – 2012) .
 
Currently he is active as a resource person in Webinar events, print media, electronic media as an observer on Police issues and Terrorism issues.
 
After retiring from the National Police, he was appointed as Expert Group of the National Border Management Agency (2013-2014), Expert Group of the National Narcotics Agency (2014-2015), and Secretary of the National Police Commission (2016-2020).
 
He serves as Senior Advisor at PT Hero Supermarket Tbk (2013 now), Senior Advisor at PT Astra International Tbk. (2012 – present), Senior Advisor of PT Rajawali Corpora (2012 – present). And also serves as Commissioner of PT Meares Soputan Mining (2013 - present), Commissioner of PT Tambang Tondano Nusa Jaya (2013 - present).
 
He completed his education at the Police Academy and also Postgraduate Education at the University of Indonesia in Police Studies (1996-1998), Postgraduate Education at the University of Indonesia (1996-1998) and the Indonesian National Resilience Institute (2002). He has no affiliation with (i) other members of the Company's Board of Commissioners; (ii) members of the Company's Board of Directors; and (iii) the Company's shareholders.
RUDY HIDAYAT
INDEPENDENT COMMISSIONER
After completing his education with a scholarship at the Faculty of Industrial Management Engineering at the Eindhoven University of Technology in the Netherlands, he started his career at PT Multi Bintang Indonesia Tbk., a multinational company, part of Heineken Internasional and a market leader in the Indonesian alcohol industry with products including: Beer Star, Heineken.
 
His career started as a Management Trainee in 1996. And after gaining experience in various fields: Supply chain, Finance, and the world of Exports, as well as in Sales, he was given the trust to lead Sales in 2008 – 2009 as Regional Sales Manager and 2010 – early 2020 as Sales Director.
 
Over the past 12 years, he has succeeded with the Management Team of PT Multi Bintang Indonesia Tbk. bringing continuous achievements from year to year, including: Revenue in 2019 increased by about 4 times compared to 2007, accompanied by an increase in market share. Profit in 2019 rose 13 times compared to 2007, and was reflected by an increase in the company's share price (MLBI) which increased by 29 times.
 
After early retirement from PT Muti Bintang Indonesia Tbk., during the period of 6 months March – August 2020, assisted Heineken Asia Pacific as Special Project Director, with the assignment to rebuild Heineken's corporate strategy in an Asian country.
 
In early 2022, after the pandemic level improved, he returned to the professional world as Sales & Marketing Director at PT Blue Gas Indonesia, and in May was promoted as President Director.
 
Another experience as the Supervisory Board of the Multi Bintang Indonesia Pension Fund in 2001-2002, and subsequently in the period 2022 - 2010 he served as the Chair of the Pension Fund.
 
He has no affiliation with (i) other members of the Company's Board of Commissioners; (ii) members of the Company's Board of Directors; and (iii) the Company's shareholders.
The Board of Commissioners Charter can be downloaded on this page or viewed online